Delapan puluh persen septic tank di Indonesia bocor

Peneliti pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aldi Setiawan mengutip data badan pusat statistic tentang presentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan di Indonesia. Angka ini terus meningkat meski dalam jumlah yang kecil pada tahun 2015 ada sebanyak 61,57 persen penduduk mendapat akses terhdap sanitasi yang layak. Sedangkan pada tahun 2019 angka tersebut meningkat menjadi 77,39 persen.

“Peningkatan akses terhdap sanitasi yang layak dan berkelanjutan baik dari sisi populasi dan rumah tangga, tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa terjadi pencemaran luar biasa terhadap air tanah dan air permukaan. Sembilan puluh persen air di Jakarta tercemar, baik tercemar berat ataupun sedang. Pencemaran ini tidak lepas dari septic tank yang menjadi tempat pengolahan atau penetralan tinja itu bocor. Angka kebocoran septic tank tersebut di antara 85 sampai 90 persen di Indonesia, sedangkan di Jakarta lebih dari 85 persen tingkat kebocoran pada septic tank.

Pelaksanaan program sanitasi masyarakat di Indonesia harus berdasarkan pada prinsip keadilan sosial. Penetapan sasaran program sanitasi masyarakat di Indonesia mencerminkan pengaplikasian prinsip pembangunan berbasis kebutuhan.

“Masyarakat yang berpengasilan dan berpendapatan rendah, tinggal di permukiman padat penduduk, serta kondisi lingkungan yang rawan sanitasi, diangap memiliki kebutuhan yang lebih tinggi. Oleh karenanya hal tersebut perlu menjdai prioritas dalam pembangunan Sarana sanitasi berbasis Komunitas (Sanimas)” tutur Aldi Setiawan.

Tidak mudah menemukan masyarakat yang mau ikut terlibat dalam program sanitasi berbasis komunitas

Lebih jauh, Aldi menyoroti Kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan serta tolak ukur utama kemajuan ekonomi dan peradaban Indonesia. Ibu kota Negara ini, lanjutnya pun masih memiliki masalah kependudukan terkait sanitasi, khususnya dalam pengolahan limbah cair. Aldi Setiawan mempersoalkan banyak kelurahan di DKI Jakarta yang memenuhi kriteria, ternyata masih ada kesulitan untuk memenuhi kelompok masyarakat yang mau terlibat dalam program sanimas.

Kebutuhan masyarakat akan sanitasi yang lebih baik dalam bentuk instalasi pengolahan air limbah komunal :

1. Data krakteristik individu atau rumah tangga bukan komunitas.
2. Kebutuhan yang tercermin oleh kelompok spesifikasi dalam masyarakat yang dijadikan sebagai cerminan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.
3. Penggunaan batasan spasial administratif sebagai dasar bagi kebutuhan masyarakat.

Untuk menciptakan pengolahan limbah cair yang baik pemerintah daerah DKI Jakarta mengembangkan sistem off-site setempat sebagai pelengkap terhdap sistem off-site terpusat yang bersifat jangka menengah dan panjang. Strategi jangka pendek sistem off-site setempat dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan hingga pemeliharaan sistem sanitasi komunal berbasis kelompok.

LIPI ikut serta dalam pengembangan teknologi manajamen limbah cair

Pada kesempatan yang sama kepala LIPI, Herry Yogaswara mengatakan salah satu tantangan mendasar DKI Jakarta adalah soal ketimpangan akses terhadap kota. Salah satu cerminan ketimpangan adalah ketidaksetaraan akses special geografis maupun sosial ekonomi dalam pelayanan pengelolaan limbah cair rumah tangga.

Keterlibatan LIPI dalam pengolahan limbah cair, didominasi oleh pengembangan teknologi pada konteks manajemen limbah cair berada dibagian paling hilir, salah satu sorotan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yaitu pengembangan teknologi toilet pengompos dan pengolahan limbah cair, secara anaerobic dengan teknik multi tahap. Menurut Herry Yogaswara selain penelitian dan pengembangan teknologi hilir, setudi tentang problem sosial kemasyarakatan dan menejemen kelembagaan pada bagian hullu, terutama konteks penataan ruang juga menjadi perhatian LIPI saat ini.

“strateginya, kita akan mempercepat perluasan keterlibatan dan kontribusi LIPI pada konteks pengelolaan kelembagaan dan aspek sosial kemasyarakatan. Kegiatan ini untuk menunjukan kontribusi LIPI dalam penyebarluasan dan pengarusutamaan isu – isu dasar dalam pengolaan limbah cair rumah tangga. Tujuan tersebut akan tercapai melalui penggambaran kondisi atau capaian uatama pembangunan sistem sanitasi, hambatan kelembagaan hingga tantangan pada pelaksanaan pembangunan sanitasi,” tambah Herry Yogaswara.

Sembilan puluh persen septic tank di Indonesia bocor kementrian PUPR jelaskan tantangan membangun sanitasi, subkoordinator air limbah domestik dan drainase lingkungan wilayah 2 direktorat jendral cipta karya kementrian pekerjaan umum dan perumahanan rakyat, Nanda Lasro Elisabet Sirait, merinci isu dan tantangan di bidang sanitasi tantangan ini mulai dari teknis, kelembagaan, peran serta masyarakat, regulasi dan pendanaan.

1. Tantangan regulasi

Belum tersedianya payung hukum nasional untuk air limbah domestik, masih banyak kabupaten dan kota yang belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang sanitasi dan lemahnya penegakan hukum.

2. Tantangan kelembagaan

Kurangnya komitmen kepala daerah, salah satunya ditandai dengan sebagian besar kabupaten dan kota yang belum melakukan pemisahan operator dan regulator.

3. Tantangan teknis

Kualitas dokumen perencanaan yang belum memadai, infrastruktur yang ada sulit memenuhi baku mutu effluent air limbah domestik selain itu penerapan inovasi teknologi terbatas.

4. Tantangan pada peran serta masyarakat

Rendahnya kesadaran masyarakat terkait akses layak dan aman sanitasi. Masih banyak masyarakat yang buang air besar secara sembarangan (BABS) dan BABS terselubung menandai klaim ini. Selain itu belum maksimalnya penciptaan permintaan dan penawaran untuk sanitasi di level masyarakat dan penyedia jasa.

5. Tantangan pendanaan

Rendahnya alokasi biaya di bidang sanitasi terhadap gap ketersediaan dana pembangunan sanitasi dengan kebutuhan skema tarif layanan sanitasi yang belum menutup penuh pembiayaan.

Kami berharap kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang aman dan layak. Sehingga dapat ikut aktif meningkatkan kualitas sanitasi dilingkungan sekitar mereka. Terkait pembiayaan sangat berpengaruh. Kita ingin akses 100 persen dana yang ada hanya 30 persen. Oleh karena itu alternative pembiayaan untuk sanitasi ini sangat perlu. Sepuluh tahun terakhir pemerintah mulai mengutamakan saniatsi. Alokasi anggaran untuk PUPR sudah ditingkatkan.