BAB sembarangan di perkotaan masih tinggi
Pemerintah kota Serang mengatakan angka kasus Buang air Besar BAB Sembarangan di perkotaan masih tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan bahkan mencatat ada 5449 kepala keluarga (KK) di wilayah Kecamatan Serang yang masuk kedalam wilayah perkotaan ternyata masih belum punya jamban pribadi dirumahnya masing – masing.
Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat (Kesmes) Dinkes Kota Serang Ibu Lenny Suryani membetulkan fakta tersebut. dirinya menambahkan jika masalah BABS Buang Air Besar Sembarangan masih menjadi masalah di daerahnya.
Dirinya bahkan menjelaskan, kebiasaan buruk warga kota yang tidak punya jamban pribadi dirumahnya, mereka BAB sembarangan seperti membuang feses ke kantong plastik. “Mereka itu yang tidak memiliki jamban di wilayah perkotaan, ketika buang air besar dimasukkan ke dalam platik kresek atau dibungkus kertas. Hal itu terjadi karena satu keluarga tidak punya jamban dan baru ketika pagi hari mereka buang ke sungai plastik kresek atau kertas yang berisi kotoran itu,” kata Lenny Suryani.
Menurut Lenny Suryani di tahun 2020 lalu ada enam dari 66 keluarahan di Kota Serang yang secara keseluruhan yang sudah tergolong open defecation free (odf) atau bebas buang air besar sembarangan. Jumlah kelurahan yang termasuk ODF ini sebenarnya sudah berkurang dengan bebasnya satu kelurahan, yakni Dalung pada tahun 2019 lalu.
“Alhamdulillah tahun sebelumnya ada Kelurahan Dalung yang masuk ODF, jadi ada enam kelurahan yaitu Serang, Sumur Pecung, Penancangan, Banjaragung, Cipare, Dalung. Tahun ini kita targetkan dua sampai tiga yang ODF,” katanya.
Meski begitu, jumlah kepala keluarga yang belum memiliki jamban terbanyak masih di wilayah Kecamatan Kasemen dengan total 8. 200 keluarga. Angka itu sudah jauh berkurang pada pendataan sebelumnya yang berjumlah 29.753 keluarga.
Lenny Suryani berharap, penanganan kasus warga yang tidak memiliki jamban ini bisa disinergikan dengan pemerintah provinsi hingga pusat. Pemkot Serang, kata Lenny Suryani, meskipun anggarannya terbatas, mengupayakan bantuan pembuatan jamban dengan bersinergi dengan lembaga donasi atau Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di daerah.
“Di masing-masing Puskesmas bahkan punya inovasi tersendiri untuk mengentaskan masalah warga ini. Seperti ada Gerakan dua ribu untuk jamban keluarga (Gardujaga) atau arisan jamban, atau sumbangan jamban juga ada. Intinya gerakan-gerakan itu untuk membantu warga sampai ke instalasi jambannya,” katanya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri meyakini, pengentasan masalah warga yang tidak mempunyai jamban ini harus secara terpadu. Setiap unsur disebutnya harus bergerak mulai dari pemerintah hingga masyarakat.
Hal ini penting dilakukan agar kendala-kendala seperti masyarakat yang sulit dirubah kebiasaannya atau kemampuan ekonomi yang rendah bisa diingkirkan.
“Pengentasan masalah ini harus terpadu, warga juga harus dilibatkan. Jadi kalau kita solusinya hanya membuat WC umum di tempat-tempat strategis, yang biasa terjadi malah masyarakat kurang kepeduliannya untuk merawat,” tutur Hasan Basri.
Hasan mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh Puskesmas Kelurahan Banjarsari yang mempraktikkan program Gardujaga. Menurutnya, program tersebut menunjukkan bentuk kepedulian masyarakat terhadap masalah sosial yang terjadi di lingkungannya.
Gardujaga bahkan disebutnya telah berhasil memberikan solusi bagi ratusan warga Kelurahan Banjarsari agar memiliki jamban sendiri. Program ini menarik karena melibatkan langsung masyarakat dan orang-orang yang peduli tentang masalah dolbon (BAB sembarangan).
“Proses pembuatannya melibatkan masyarakat dan keluarga yang bersangkutan. Jadi, sama-sama punya rasa kepemilikan dan biayanya juga bisa ditekan,” ungkapnya.
DPRD Kota Serang juga saat ini akan membahas peraturan daerah (perda) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang merupakan program untuk merubah perilaku higienis dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat. “Tahun ini kita akan membahas perda sanitasi total sebagai bentuk dorongan untuk menyelesaikan masalah ini,” ungkapnya.
Wali Kota Serang Syafrudin menyebut, masalah kebiasaan masyarakat untuk BAB sembarangan di perkotaan masih tinggi ini bukan hanya karena masalah tradisi turun-menurun warganya, namun juga karena tidak tersedianya fasilitas sanitasi dan juga belum tersedianya air bersih bagi warganya.
Untuk itu, Syafrudin mengatakan, pada tahun ini Pemkot Serang akan mengarahkan pembangunan infrastruktur penunjang air bersih di daerah yang belum memiliki infrastruktur air bersih seperti di Kecamatan Kasemen. Ia mengatakan bahwa program pipanisasi air akan diarahkan ke daerah yang minim air bersih seperti di Kelurahan Bendung untuk mencukupi kebutuhan air bersih bagi masyarakat.
“Memang di sana di wilayah Kasemen itu bukan hanya soal kebiasaan BAB sembarangan warganya saja ya, tapi juga masalah ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu di Tahun ini akan dilaksanakan program untuk pipanisasi di wilayah tersebut, untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Bendung itu,” ujar Safrudin.
Disamping itu, beberapa program bantuan dari pemerintah pusat hingga lembaga swasta juga akan disalurkan ke Kecamatan Kasemen yang tergolong zona merah BAB Sembarangan di perkotaan masih tinggi. “Pada bulan ini rencananya juga ada bantuan dari pemerintah pusat untuk mendukung prilaku hidup sehat bagi masyarakat. Bulan Febuari ini rencananya akan diserahkan langsung oleh Ibu Negara ke Kota Serang dan akan saya arahkan sebagian juga untuk Kelurahan Bendung,” jelasnya.